Selasa, 12 November 2019
Bekas Ketua Umum PPP Romahurmuziy. (Ilustrasi Ilham/era.id)
20 Juni 2019 15:54 WIB

Ketika Rommy Jadi Tempat Berkeluh Kesah Para Napi

Tapi keluh kesahnya seputar fasilitas rutan~
Bagikan :


Jakarta, era.id - Tiga bulan lebih, tepatnya pada Sabtu 16 Mei 2019 tersangka kasus suap seleksi jabatan di Kementerian Agama, Romahurmuziy mendekam di hotel prodeo Rutan Cabang KPK. Sejak saat itu, berbagai macam keluhan terus dilontarkan bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Mulai dari masalah ventilasi rutan yang dianggapnya pengap, gangguan tidur, hingga fasilitas dispenser rutan yang disebutnya belum pernah dibersihkan sejak KPK didirikan. Sehingga banyak penghuni rutan yang mengalami diare.

Seperti tak pernah bosan berkeluh kesah, pria yang akrab disapa rommy itu kembali melontarkan kritiknya kepada para petinggi gedung merah putih. Namun, kata dia, keluhan ini bukan dari dirinya seorang, melainkan dari para rekan-rekannya di dalam rutan.

Saat keluar dari mobil tahanan KPK sebelum masuk ke gedung KPK, Jakarta, Rommy terlebih dahulu membagikan salinan surat itu kepada awak media.


Baca Juga : Rommy dan Menag Lukman Didakwa Menerima Suap Rp325 Juta

"Ini surat yang disampaikan teman-teman penghuni rutan ya, ada dua nih ada tiga rangkap silakan dibagi saja, yang satu tanggal 29 Januari 2019 yang satu 6 Januari 2019. Beberapa dulu yang saya sampaikan sebenarnya berasal dari mereka, jadi saya hanya menyuarakan saja," sebut Rommy, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (20/6/2019).


Infografis (Ilham/era.id)

Rommy juga menyatakan bahwa keluhan dari penghuni Rutan Cabang KPK itu sudah disampaikan kepada pihak Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang pada Kamis ini melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rutan Cabang KPK.

"Tadi juga dari Ditjen PAS ada yg datang dan sudah kita sampaikan juga, moga-moga segera ada tindak lanjut karena itu surat sejak tanggal 29 Januari dan 6 Januari," kata Rommy.

Pada surat tertanggal 6 Januari 2019 tertulis perihal soal pemberlakuan pemborgolan pada waktu akan melaksanakan ibadah dan kegiatan lainnya.

Pertama, tahanan keberatan soal perlakukan pemborgolan pada waktu Shalat Jumat; Kedua, pelarangan melaksanakan kegiatan ibadah kebaktian bagi warga beragama Nasrani; Ketiga, pemberlakuan pada waktu keluar rutan untuk kegiatan penyidikan, persidangan dan berobat ke rumah sakit.

Surat itu ditujukan kepada pimpinan KPK RI, Kepala Pengawas Internal KPK, dan Kepala Rutan KPK. Surat itu pun sudah dicap dan diterima oleh KPK tertanggal 11 Januari 2019.

Adapun surat tersebut ditanda tangani oleh 28 tahanan KPK seperti Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif Abdul Latif dan Bupati Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar.

Dalam surat kedua tertanggal 29 Januari 2019 disebutkan perihal perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan Rutan KPK.

Dalam surat itu, para tahanan menyatakan mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, yaitu terkait pelaksanaan ibadah (Salat Jumat dan Kebaktian), perlakukan yang tidak manusiawi terhadap keluarga yang akan melaksanakan haknya untuk mengunjungi tahanan di Rutan KPK.

Selanjutnya mempersulit perawatan kesehatan bagi tahanan sakit yang perlu tindakan medis/pengobatan cepat, tindakan kepala rutan yang tidak komunikatif dan cenderung mengambil tindakan sepihak dan tindakan kepala rutan melakukan penyitaan alat listrik pemanas masakan (bukan kompor) yang sebelumnya telah diizinkan oleh pemimpin KPK dan kepala rutan.

Para tahanan pun menyoroti soal penyitaan alat masak listrik sederhana yang telah menimbulkan permasalahan serius, yakni makanan yang dikirim oleh keluarga setiap Senin dan Kamis menjadi basi/rusak dan banyak warga Rutan KPK yang melaksanakan ibadah puasa (puasa Senin, Kamis dan puasa Daud).

Dalam surat itu, para tahanan pun menyampaikan tiga permintaan kepada pimpinan KPK dan Kepala Rutan KPK.

Pertama, Kepala Rutan dalam pelaksanaan tugasnya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan khususnya PP Nomor 58 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta memperlakukan warga Rutan KPK secara manusiawi agar dapat tercipta suasana rutan yang harmonis sebagaimana telah kami rasakan sebelumnya.

Kedua, segera memberikan fasilitas pemanas listrik sederhana yang telah disita dan memperbaiki/menyediakan fasilitas penyimpanan makanan yang memadai sesuai dengan Pasal 29 PP Nomor 58 Tahun 1999 serta sepenuhnya membantu warga Rutan KPK untuk melaksanakan ibadah puasa.

Terakhir, memperbanyak frekuensi kunjungan keluarga dari dua kali dalam seminggu menjadi empat hari seminggu sehingga pengiriman makanan yang telah menjadi hak warga Rutan KPK dapat lebih banyak dan mengurangi makanan menjadi basi.


Suasana kunjungan tahanan Rutan KPK. (Wardhany/era.id)

Adapun surat tertanggal 29 Januari itu ditujukan kepada pimpinan DPR RI, pimpinan Komisi III DPR RI, Menteri Hukum dan HAM RI, pimpinan/komisioner Ombudsman RI, dan pengawas internal KPK.

Surat itu pun sudah dicap dan diterima oleh KPK tertanggal 31 Januari 2019. Adapun surat tersebut ditanda tangani oleh 22 tahanan KPK seperti Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif Abdul Latif, mantan Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus, mantan kader Partai Demokrat Amin Santono.
Bagikan :
Topik :

Reporter : Ahmad Sahroji
Editor : Ahmad Sahroji
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Lifestyle
12 November 2019 07:02 WIB

Cerita Pahit KLa Project Ditolak Radio dan TV untuk Putar Single Baru

"Kami itu udah enggak seksi di TV..Kami udah enggak bisa masuk…
Nasional
11 November 2019 22:18 WIB

What's On Today, 11 November 2019

Nikmatilah sensasi baru menikmati berita
Lifestyle
11 November 2019 19:35 WIB

Kejutan-Kejutan di Jakarta Blues International Festival 2019

Acara yang bakal dihadiri musisi mancanegara ini akan berlangsung pada 7-8 Desember 2019
Nasional
11 November 2019 19:24 WIB

Prabowo Dicecar DPR Soal Kesejahteraan Prajurit Hingga Misionaris di Papua

PKS bilang misionaris biang kerusuhan
Olahraga
11 November 2019 19:19 WIB

Ronaldo yang Ngambekan Kalau Diganti

Sudah dua kali berturut-turut ditarik keluar