Sabtu, 24 Agustus 2019
Ilustrasi (Ilham, Mahesa/era.id)
13 Agustus 2019 18:29 WIB

Menimbang Konsekuensi Hukum Mengecek Ponsel Pasangan

Memanggil kaum yang kerap mengucap kata mengerikan: pinjam ponselmu, dong!
Bagikan :


Jakarta, era.id - Posesif adalah kondisi di mana seseorang berupaya menyetir kehidupan orang lain agar sesuai dengan kehendaknya. Dalam konteks percintaan, posesif kerap dikaitkan dengan sejumlah perilaku membatasi kehidupan pasangan, termasuk mengecek isi telepon genggam pasangan. Terkait perilaku ini, bagaimana hukum memandangnya?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat berbagai perspektif yang diamanatkan Undang-Undang (UU). Berangkat dari jaminan atas hak privasi yang tercantum dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, misalnya. Merujuk pasal ini, kita setidaknya dapat meyakini bahwa setiap orang memiliki hak untuk memelihara privasi mereka sendiri tanpa gangguan siapa pun.

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi,” tertulis dalam pasal tersebut.

Berlandaskan pasal tersebut, kita bisa lanjutkan pembahasan ini ke dasar hukum lainnya, yakni Pasal 30 ayat (1) UU ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).


Baca Juga : Mendalami Nilai 'Into the Wild' dalam Diri Christopher McCandless

Pasal ini dibuat untuk melindungi properti dan privasi seseorang. Dengan kata lain, hak mengakses isi telepon genggam adalah hak penuh dari sang pemilik telepon genggam. Bukan apa-apa, pasal ini meyakini bahwa sistem elektronik seseorang pasti memiliki nilai yang bersifat pribadi.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun,” tertulis dalam pasal itu.

Meski begitu, seseorang tak bisa begitu saja dijerat hukum. Dikutip hukumonline.com, Pasal 30 (1) UU ITE adalah delik laporan. Artinya, seseorang yang mengakses sistem elektronik orang lain tanpa izin baru bisa dijerat hukum jika pihak yang bersangkutan keberatan dan melaporkannya ke pihak berwenang.


Infografis (Ilham, Mahesa/era.id)


Bagaimana dengan suami istri?

Pasal ini meninggalkan tanya. Soal unsur 'dengan sengaja', misalnya. Kalimat ini ditafsirkan bahwa pelaku tahu dan menghendaki bahwa perbuatannya dilarang. Kedua, adalah unsur 'tanpa hak'. Unsur itu merujuk pada seseorang yang tak memiliki hak --baik menurut peraturan UU atau alasan hukum lain yang sah atau perjanjian jual beli-- untuk mengecek telepon genggam orang lain.

Penerapan pasal ini tentunya berbeda antara sepasang kekasih yang masih berpacaran dengan mereka yang sudah berstatus suami istri. Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir batin yang dimaksud dalam pasal tersebut merefleksikan sudut pandang tertentu soal hubungan percintaan dan cek-mengecek telepon genggam. Hal ini dijelaskan oleh Josua Sitompul dalam artikel berjudul Diam-diam Membuka HP Suami, Apakah Melanggar Hukum?

Artinya, ikatan lahir batin antara suami dan istri yang muncul dari perkawinan mengaburkan batas privasi yang tercantum dalam Pasal 30 (1) UU ITE. Dengan kata lain, ada perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan oleh suami dan istri meski mengganggu atau melanggar privasi antara keduanya. Sudut pandang ini juga berlaku untuk hubungan keluarga dan sedarah lain.
Bagikan :
Topik :

Reporter : Yudhistira Dwi Putra
Editor : Yudhistira Dwi Putra
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
23 Agustus 2019 21:33 WIB

Kunjungi Festival Indonesia Maju, Megawati Nostalgia Saat Jadi Presiden

Acaranya masih ada sampai 25 Agustus, ke sana yuk mblo~
Nasional
23 Agustus 2019 21:01 WIB

OPM Diduga Tunggangi Kerusuhan di Papua

"OPM itu amat merugikan bagi masyarakat Papua itu sendiri"
Nusantara
23 Agustus 2019 20:17 WIB

Satu Anggota KKB Tewas dalam Kontak Senjata di Pasar Wamena

Polisi dan masyarakat juga ikut terluka~
megapolitan
23 Agustus 2019 19:11 WIB

Komisi Impian Tina Toon di DPRD

Tina Toon akan tempati DPRD DKI Jakarta. Apa yang ideal buat Tina?
Nasional
23 Agustus 2019 18:15 WIB

Banyak Masalah Kesenjangan di Papua yang Ditutupi

"Ada kesenjangan ekonomi, HAM, dan keamanan yang harus kita evaluasi"