Sabtu, 17 November 2018
Presiden Jokowi di jembatan Suramadu. (Foto: Twitter @jokowi)
05 November 2018 20:28 WIB

Jembatan Suramadu Jadi Jalan Umum Non-Tol

Ini berdasarkan Perpres yang diterbitkan Presiden Jokowi
Bagikan :


Jakarta, era.id - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2018 tentang Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) yang menjadi dasar pengratisan jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura ini.

Dikutip dari Antara, Senin (11/5/2018), Perpres diteken dengan pertimbangan untuk percepatan pengembangan wilayah Surabaya dan Madura dengan mengoptimalkan keberadaan Jembatan Suramadu sebagai pusat pengembangan perekonomian. Pemerintah memandang perlu perubahan pengoperasian Jembatan Suramadu dari jalan tol menjadi jalan umum tanpa tol.

Atas pertimbangan tersebut, pada 26 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2018 tentang Jembatan Surabaya-Madura.

"Pengoperasian Jembatan Surabaya-Madura diubah menjadi jalan umum tanpa tol," bunyi Pasal 1 Perpres tersebut.


Baca Juga : Setelah Surabaya, Jakarta-Probolinggo Akan Tersambung Tol

Penyelenggaraan Jembatan Surabaya-Madura sebagai jalan umum tanpa tol, menurut Perpres tersebut, dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

Baca Juga : Kata Jokowi, Tarif Suramadu Gratis Tak Ada Unsur Politis

Dengan berlakukan Perpres ini maka Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2003 tentang Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura dan ketentuan Pasal 12 huruf b sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, menurut Perpres ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan," bunyi Pasal 4 Perpres Nomor 98 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 26 Oktober 2018 itu. 
Bagikan :
Topik :

Reporter : Bagus Santosa
Editor : Bagus Santosa
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
17 November 2018 20:20 WIB

Indonesia Bakal Alami Kemunduran Bila Berpolitik SARA

Indonesia akan mundur 90 tahun ke belakang kalau terus menggunakan isu SARA
Nasional
17 November 2018 19:24 WIB

Kubu Jokowi: Poster 'Jokowi Raja' Bukan Kebijakan Tim Kampanye

Timses tak pernah mengusulkan untuk membuat atribut kampanye seperti itu
Wisata
17 November 2018 19:22 WIB

Melihat Kembali Surat-Surat Tokoh Pendiri Bangsa

Kamu bisa melihatnya di Muesum Nasional Jakarta, sampai 22 November
Lifestyle
17 November 2018 18:08 WIB

Pernikahan Mewah Awal Bencana Perceraian?

Ini hasil survei, bukan soal asumsi
 
Teknologi
17 November 2018 16:43 WIB

Firefox Monitor Tersedia dalam Bahasa Indonesia

Berikut panduan singkat tentang cara kerja Firefox Monitor