Selasa, 20 Agustus 2019
Presiden Jokowi di jembatan Suramadu. (Foto: Twitter @jokowi)
05 November 2018 20:28 WIB

Jembatan Suramadu Jadi Jalan Umum Non-Tol

Ini berdasarkan Perpres yang diterbitkan Presiden Jokowi
Bagikan :


Jakarta, era.id - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2018 tentang Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) yang menjadi dasar pengratisan jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura ini.

Dikutip dari Antara, Senin (11/5/2018), Perpres diteken dengan pertimbangan untuk percepatan pengembangan wilayah Surabaya dan Madura dengan mengoptimalkan keberadaan Jembatan Suramadu sebagai pusat pengembangan perekonomian. Pemerintah memandang perlu perubahan pengoperasian Jembatan Suramadu dari jalan tol menjadi jalan umum tanpa tol.

Atas pertimbangan tersebut, pada 26 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2018 tentang Jembatan Surabaya-Madura.

"Pengoperasian Jembatan Surabaya-Madura diubah menjadi jalan umum tanpa tol," bunyi Pasal 1 Perpres tersebut.


Baca Juga : Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Terpanjang di Indonesia, 143 Km

Penyelenggaraan Jembatan Surabaya-Madura sebagai jalan umum tanpa tol, menurut Perpres tersebut, dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

Baca Juga : Kata Jokowi, Tarif Suramadu Gratis Tak Ada Unsur Politis

Dengan berlakukan Perpres ini maka Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2003 tentang Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura dan ketentuan Pasal 12 huruf b sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, menurut Perpres ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan," bunyi Pasal 4 Perpres Nomor 98 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 26 Oktober 2018 itu. 
Bagikan :
Topik :

Reporter : Bagus Santosa
Editor : Bagus Santosa
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
20 Agustus 2019 21:03 WIB

PDIP Sebut Risma Cocok Maju di Pilgub DKI Jakarta

"Kalau memang rakyat DKI menghendaki kenapa tidak?"
megapolitan
20 Agustus 2019 20:03 WIB

Enam Hari Uji Coba Ganjil-Genap, Kualitas Udara Jakarta Membaik

Kalau begitu lanjutkeun~
Nusantara
20 Agustus 2019 19:15 WIB

VIDEO: Wali Kota Sorong Dilempari Batu

Semoga semua bisa selesai dengan baik
Olahraga
20 Agustus 2019 19:01 WIB

Memprediksi Akhir Liga Inggris dari Kacamata Neville dan Carragher

Terlalu dini? Jelas! Tapi, prediksi ini jelas menarik.
Lifestyle
20 Agustus 2019 18:35 WIB

VIDEO: Menikmati Keindahan Bromo dari Balon Udara

Yuk, cobain naik balon udara di Bromo