Selasa, 17 September 2019
Pelepasan merpati kampanye damai (Diah/era.id)
24 September 2018 12:39 WIB

Catat! Tidak Semua Pihak Boleh Sumbang Dana Kampanye

Penyumbang dengan identitas hamba Allah, enggak boleh ikut nyumbang
 
Bagikan :


Jakarta, era.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatasi sumber aliran dana kampanye yang diterima oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019 dan oleh partai politik pada Pileg 2019. Terdapat beberapa instansi atau koorporasi yang tidak diperkenankan menyumbang dana kampanye.

"Prinsipnya sumbangan dana kampanye itu dari mana saja, kecuali dari anggaran negara, APBN, APBD, perusahaan asing, serta perusahaan yang sahamya dimiliki oleh asing," ucap Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018).

Selain itu, Pramono bilang perseorangan yang identitasnya tidak lengkap juga dilarang menyumbang dana kampanye. "Yang identiasnya tidak lengkap, tidak jelas, misalnya dalam laporan dana kampanye ada penyumbang hamba Allah, tidak boleh memberikan sumbangan. Harus jelas nama, alamat, dan NPWP-nya," kata dia.

Sementara itu, kandidat pilpres dan pileg itu sendiri diperbolehkan menyumbang dana kampanye tidak dibatasi besaran jumlahnya.


Baca Juga : PPATK Mencium Aroma Kecurangan Dana Kampanye


Nomor urut peserta Pemilu Presiden 2019. (Mahesa/era.id)

"Caleg maupun capres-cawapres mau nyumbang untuk dirinya sendiri tidak ada batasannya. Itu bagian dari satu tim yg sama. Jadi kalau parpol mau menyumbang untuk paslon pengurus parpol menyumbang untuk parpolnya itu enggak masalah," pungkasnya.

Untuk kamu ketahui, dana kampanye yang bisa disumbangkan dari setiap pihak telah diatur besarannya dalam Pasal 327 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca Juga : Pelepasan Burung Merpati Tandai Deklarasi Kampanye Damai

Undang-Undang tersebut membatasi sumbangan dana kampanye perseorangan maksimal Rp2 miliar 500 juta, sedangkan sumbangan dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah tidak boleh melebihi Rp25 miliar.

Bagikan :

Reporter : Diah Ayu Wardani
Editor : Ahmad Sahroji
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
17 September 2019 19:43 WIB

Klaim Pembahasan RUU KPK yang Tak Buru-Buru

Kata mereka yang buat, ini bukan barang baru karena sudah lama dibahas
Nasional
17 September 2019 19:28 WIB

Pengesahan RUU KPK di Tengah Derasnya Arus Penolakan

Tok! DPR resmi sahkan RUU KPK yang dianggap melemahkan pemberantasan korupsi
Internasional
17 September 2019 19:02 WIB

Kisah Penyintas Kanker Pecahkan Rekor Renang di Inggris

Setahun lalu, ia menderita kanker. Hari ini ia jadi salah satu perenang terkuat di bumi
Internasional
17 September 2019 19:01 WIB

Vladimir Putin Kutip Ayat Alquran Serukan Perdamaian di Yaman

Karena berdamai itu indah mblo~
Nasional
17 September 2019 17:56 WIB

Dewan Pengawas KPK di Tangan Presiden

Presiden akan segera membentuk panitia seleksi untuk mencari anggota Dewan Pengawas