Kamis, 21 November 2019
Majelis hakim konstitusi di sidang gugatan Pilpres (Anto/era.id)
24 Juni 2019 12:17 WIB

Jadwal Putusan Sengketa Pilpres di MK Bisa Dimajukan?

Jawabannya adalah bisa. Ini alasannya..
Bagikan :


Jakarta, era.id - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memutuskan hasil sengketa Pilpres 2019. Rapat ini merupakan tahapan akhir dari hakim untuk memutuskan, mengabulkan permohonan atau tidak. 

Dijadwalkan, putusan akan tiba pada Jumat (28/6) mendatang. Tapi, apakah ada kemungkinan putusan majelis dipercepat dari jadwal? 

Juru bicara MK Fajar Laksono bilang, tidak menutup kemungkinan putusan bisa dipercepat. Itu sah-sah saja. Yang enggak boleh itu kalau molor dari jadwal. 

"Tergantung nanti bagaimana majelis hakim apakah memang dianggap cukup oleh beliau-beliau sendiri, ya bisa saja putusan dipercepat. Tetapi sampai sejauh ini masih sesuai agenda 28 Juni," kata Fajar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).


Baca Juga : KPU Pertimbangkan Hadirkan Saksi Hadapi Gugatan Pileg

Kalaupun nanti ada perubahan jadwal, kata Fajar, pihaknya akan menyampaikan kepada semua pihak yang berperkara dalam sengketa ini. Serta, akan ada pengumuman juga di laman resmi MK. 

Majelis Hakim MK juga enggak mungkin seenaknya tiba-tiba menggelar persidangan putusan. Sebab, hukum acara yang mengatakan bahwa panggilan persidangan itu harus disampaikan kepada para pihak tiga hari sebelum persidangan. 

"Jadi, tidak serta-merta walaupun maju. Tak seenaknya sendiri menjadwalkan sidang, karena ini terkait dengan teknis pada acara harus ada panggilan sidang terhadap para pihak tiga hari sebelum persidangan," jelas dia.


Grafis oleh Ilham/era.id

Sebelumnya semua keterangan dari para pihak sudah didengarkan secara seimbang. Pemohon, termohon, pihak terkait, maupun pemberi keterangan sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan. Sekarang, giliran majelis hakim mempergunakan waktu untuk mengambil keputusan terkait dengan yang sudah disampaikan dalam persidangan. 

Saat putusan nanti, MK memberikan keleluasaan bagi kedua paslon capres-cawapres, baik Prabowo-Sandi sebagai pemohon dan Jokowi-Ma'ruf sebagai pihak terkait untuk hadir. 

Tetapi, karena mereka sudah memberikan kuasa hukum untuk mewakili kepentingan hukumnya, tentu kehadirannya prinsipal para calon tidak ada masalah kalaupun tidak hadir. 

"Tapi, kalaupun hadir itu tentu sangat bagus momentumnya. Bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi menutup persidangan sengketa paling pilpres ini disertai dengan, misalnya kedua pasangan calon bersalaman berpelukan dan seterusnya, itu sangat baik," tutur Fajar.

Grafis oleh Ilham/era.id
 
Bagikan :

Reporter : Diah Ayu Wardani
Editor : Ahmad Sahroji
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
20 November 2019 22:45 WIB

What's On Today, 20 November 2019

Nikmatilah sensasi baru menikmati berita
Nasional
20 November 2019 20:03 WIB

Eks Napi Korupsi Masih Dilarang Ikut Pilkada 2020, KPU?

Larangan eks napi Korupsi ikut Pilkada dianggap kuno oleh Mendagri
megapolitan
20 November 2019 19:35 WIB

Kartu Pedagang, Solusi Tekan Harga Beras ala Pemprov DKI

Naik Transjakarta dan MRT gratis, pedagang jangan naikkin harga lagi ya..
Nasional
20 November 2019 19:07 WIB

Jadi Ketua KPK, Irjen Firli Tetap Pakai 'Seragam' Polisi

Tak harus resign, cuma lepaskan jabatan
Nusantara
20 November 2019 18:53 WIB

Warga Ternate Tinggalkan Tenda Pengungsian Pascagempa M 7,1

39 rumah mengalami rusak ringan