Senin, 22 Juli 2019
Majelis hakim konstitusi di sidang gugatan Pilpres (Anto/era.id)
24 Juni 2019 12:17 WIB

Jadwal Putusan Sengketa Pilpres di MK Bisa Dimajukan?

Jawabannya adalah bisa. Ini alasannya..
Bagikan :


Jakarta, era.id - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memutuskan hasil sengketa Pilpres 2019. Rapat ini merupakan tahapan akhir dari hakim untuk memutuskan, mengabulkan permohonan atau tidak. 

Dijadwalkan, putusan akan tiba pada Jumat (28/6) mendatang. Tapi, apakah ada kemungkinan putusan majelis dipercepat dari jadwal? 

Juru bicara MK Fajar Laksono bilang, tidak menutup kemungkinan putusan bisa dipercepat. Itu sah-sah saja. Yang enggak boleh itu kalau molor dari jadwal. 

"Tergantung nanti bagaimana majelis hakim apakah memang dianggap cukup oleh beliau-beliau sendiri, ya bisa saja putusan dipercepat. Tetapi sampai sejauh ini masih sesuai agenda 28 Juni," kata Fajar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).


Baca Juga : KPU Pertimbangkan Hadirkan Saksi Hadapi Gugatan Pileg

Kalaupun nanti ada perubahan jadwal, kata Fajar, pihaknya akan menyampaikan kepada semua pihak yang berperkara dalam sengketa ini. Serta, akan ada pengumuman juga di laman resmi MK. 

Majelis Hakim MK juga enggak mungkin seenaknya tiba-tiba menggelar persidangan putusan. Sebab, hukum acara yang mengatakan bahwa panggilan persidangan itu harus disampaikan kepada para pihak tiga hari sebelum persidangan. 

"Jadi, tidak serta-merta walaupun maju. Tak seenaknya sendiri menjadwalkan sidang, karena ini terkait dengan teknis pada acara harus ada panggilan sidang terhadap para pihak tiga hari sebelum persidangan," jelas dia.


Grafis oleh Ilham/era.id

Sebelumnya semua keterangan dari para pihak sudah didengarkan secara seimbang. Pemohon, termohon, pihak terkait, maupun pemberi keterangan sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan. Sekarang, giliran majelis hakim mempergunakan waktu untuk mengambil keputusan terkait dengan yang sudah disampaikan dalam persidangan. 

Saat putusan nanti, MK memberikan keleluasaan bagi kedua paslon capres-cawapres, baik Prabowo-Sandi sebagai pemohon dan Jokowi-Ma'ruf sebagai pihak terkait untuk hadir. 

Tetapi, karena mereka sudah memberikan kuasa hukum untuk mewakili kepentingan hukumnya, tentu kehadirannya prinsipal para calon tidak ada masalah kalaupun tidak hadir. 

"Tapi, kalaupun hadir itu tentu sangat bagus momentumnya. Bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi menutup persidangan sengketa paling pilpres ini disertai dengan, misalnya kedua pasangan calon bersalaman berpelukan dan seterusnya, itu sangat baik," tutur Fajar.

Grafis oleh Ilham/era.id
 
Bagikan :

Reporter : Diah Ayu Wardani
Editor : Ahmad Sahroji
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
22 Juli 2019 18:40 WIB

Bos Go-Jek Nadiem Makarim Gabung ke PDIP?

Setelah mengganti logo, apakah gojek juga akan merubah warna seragamnya jadi merah?
Nasional
22 Juli 2019 17:24 WIB

VIDEO: SPG Cantik Jualan Hewan Qurban

Kalau yang jaga begini sih rela lama-lama di kandang sapi mblo~
Lifestyle
22 Juli 2019 17:24 WIB

Matt Groening Singgung Sekuel The Simpsons Movie di Comic-Con

Sang pencipta bersuara soal karya epiknya
Nasional
22 Juli 2019 16:30 WIB

PDIP Tolak Rencana Super Holding Bentukan Rini Soemarno

"Mereka yang berpikir membentuk super holding, harus belajar dari krisis ekonomi di AS"
Lifestyle
22 Juli 2019 16:18 WIB

Moskow Merayakan Konser Ed Sheeran Lewat Sebuah Patung

Sebuah perayaan...