Kamis, 02 Juli 2020
Ilustrasi (Ervan Bayu/era.id)
30 Juni 2020 08:31 WIB

Kemenhub Bantah Mau Atur Pajak Buat Sepeda

Yang ada atur regulasi
 
Bagikan :


Jakarta, era.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membantah akan mengatur pajak sepeda seiring dengan banyaknya penggunaan sepeda pada masa normal baru.

“Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda. Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/6).

Ia juga menyampaikan bahwa regulasi ini akan mengatur dari sisi keselamatan para pesepeda. “Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Oleh karenanya regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” kata Adita.

Adita juga menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda dikategorikan sebagai kendaraan tidak bermotor sehingga pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.


Baca Juga : Sejarah dan Plus Minus Sepeda BMX

“Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda. Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para pesepeda ini di wilayahnya masing-masing,” katanya.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengungkapkan wacana pajak untuk sepda dalam diskusi virtual akhir pekan lalu di Jakarta.

“Kalau waktu saya kecil, saya mengalami sepeda disuruh bayar pajak dan sebagainya. Mungkin bisa ke sana. Tapi ini sejalan revisi UU 22/2009, sudah diskusi dengan Korlantas Polri,” kata Budi Setiyadi seperti dikutip dari wartakotalive.com, Senin (29/6).
 
Bagikan :
Topik :

Reporter : ERA.ID
Editor : Ervan Bayu Setianto
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
ide
02 Juli 2020 12:00 WIB

Yamko Rambe Yamko dan Ancaman Kepunahan Bahasa Asli Papua

Bahasa-bahasa di Papua terancam punah.
Lifestyle
02 Juli 2020 11:45 WIB

Aksi Cabul Karyawan Starbucks Sorot Dada Pelanggan Pakai CCTV

Starbucks langsung minta maaf
Lifestyle
02 Juli 2020 11:37 WIB

Pengakuan Baim Wong Soal Giveaway Settingan hingga Pakai Duit Sponsor

"Seluruhuuuuhh manusia yang beraneka ragam sifat dan kelakuan boleh ikut dong!"
Internasional
02 Juli 2020 11:26 WIB

Akibat COVID-19, Pria di Prancis Ereksi Empat Jam Nonstop

Akibat pembekuan darah