Kamis, 21 November 2019
Menkumham Yasonna Laoly (Tasya/era.id)
17 April 2018 13:13 WIB

Menkumham: RUU Pembatasan Uang Bisa Cegah Terorisme

Biar korupsi sampai pendanaan terorisme bisa dilacak
Bagikan :


Jakarta, era.id - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyebut draf rancangan undang-undang (RUU) tentang pembatasan transaksi uang kartal masih dalam pembahasan pemerintah. 

"Pembahasan sudah dilakukan pada tahun 2014. Melibatkan stakeholder seperti PPATK, Bank Indonesia maupun instansi lain, kementerian lain yang berkaitan antara lain Kementerian Keuangan, Kejaksaan, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), termasuk KPK," kata Yasonna, dalam acara Diseminasi Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal di Auditorium Yunus Husein PPATK, Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Selasa (17/4/2018).

Selain Yasonna, Ketua DPR Bambang Soesatyo, mantan Kepala PPATK Yunus Husein, Deputi Bank Indonesia Erwin Rijanto dan Ketua KPK Agus Rahardjo juga hadir dalam acara bertema optimalisasi penelusuran aset hasil tindak pidana melalui regulasi pembatasan transaksi uang kartal tersebut. 

Yassona juga menyebut bahwa drafting telah dimasukkan ke program legislasi nasional (Prolegnas) melalui Kemenkumham. Dia juga menilai RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal dapat melacak kegiatan yang berkaitan dengan kasus korupsi, terorisme, termasuk tindak pencucian uang atau money laundry.


Baca Juga : Jokowi Larang Plt Menteri Ambil Kebijakan Strategis

"Kalau UU ini berhasil, tentunya peredaran uang palsu tertekan. Pembatasan transaksi tunai perlu ditekan terus, dalam rangka menekan kasus korupsi, terorisme, money laundering akan terlacak," jelas Yasonna.

Terlebih dirinya menekankan peredaran uang palsu, kasus korupsi, terorisme, dan pencucian uang. Oleh sebab itu, RUU itu bisa mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana korupsi hingga pencucian uang. 

Sebagai informasi, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal ini telah masuk dalam Prolegnas di DPR RI namun hingga saat ini, rancangan perundang-undangan ini masih belum dibahas kembali oleh para anggota dewan.
Bagikan :

Reporter : Wardhany Tsa Tsia
Editor : Aditya Fajar
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
20 November 2019 22:45 WIB

What's On Today, 20 November 2019

Nikmatilah sensasi baru menikmati berita
Nasional
20 November 2019 20:03 WIB

Eks Napi Korupsi Masih Dilarang Ikut Pilkada 2020, KPU?

Larangan eks napi Korupsi ikut Pilkada dianggap kuno oleh Mendagri
megapolitan
20 November 2019 19:35 WIB

Kartu Pedagang, Solusi Tekan Harga Beras ala Pemprov DKI

Naik Transjakarta dan MRT gratis, pedagang jangan naikkin harga lagi ya..
Nasional
20 November 2019 19:07 WIB

Jadi Ketua KPK, Irjen Firli Tetap Pakai 'Seragam' Polisi

Tak harus resign, cuma lepaskan jabatan
Nusantara
20 November 2019 18:53 WIB

Warga Ternate Tinggalkan Tenda Pengungsian Pascagempa M 7,1

39 rumah mengalami rusak ringan