Kamis, 20 Juni 2019
Justice for Audrey (Istimewa)
10 April 2019 14:19 WIB

Kita yang Berutang pada Audrey

Akademisi soroti bagaimana kita semua bertanggungjawab atas Audrey dan kasus sejenis lain
Bagikan :


Jakarta, era.id - Kasus penganiayaan terhadap seorang siswi SMP bernama Audrey memicu gerakan solidaritas. Jutaan orang telah menandatangani petisi meminta otoritas berwenang memproses para pelaku penganiayaan secara hukum. Di balik segala upaya penegakan keadilan itu, sejatinya ada hal yang juga amat penting untuk dipahami, bahwa jutaan dari kita juga berutang kesalahan dalam kebanyakan kasus semacam ini.

Pandangan ini disampaikan oleh akademisi Universitas Jenderal Soedirman, Wisnu Widjanarko. Menurutnya, di luar segala upaya penegakan hukum yang tengah diupayakan, rasanya kasus ini harus jadi momentum untuk berbagai pihak terkait berkaca. Baik itu polisi, guru, hingga orang tua dan pemerintah.

Ada satu kata kunci yang dapat dijadikan benang merah --untuk berbagai pihak tersebut-- dalam mencegah ataupun merespons terjadinya kasus-kasus semacam ini. Benang merah itu adalah pendidikan karakter, seperti penguatan budi pekerti serta nilai-nilai moral. Tujuannya jelas: jangan sampai anak-anak bangsa tumbuh dengan ambisi akademis tinggi tanpa kematangan emosional dan spiritual.

"Ini sebuah pekerjaan rumah bagi semua pihak agar kita semua terlibat dan berperan aktif untuk menumbuhkan, mengembangkan dan membudayakan akan pentingnya karakter sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pendidikan, khususnya generasi muda," tutur Wisnu dikutip Antara, Rabu (10/4/2019).


Baca Juga : VIDEO: Kata Luhut soal Kasus Audrey


Petisi #JusticeforAudrey (change.org)


Kita urai

Wisnu enggak sembarang kritik. Ia mengurai satu per satu hal yang perlu dibenahi oleh berbagai pihak yang disebut di atas. Bagi polisi, misalnya. Kasus Audrey jelas adalah noda kecil dari buramnya keterlibatan anak dalam tindak pidana. Penegakan hukum berlandaskan Undang-Undang (UU) yang berlaku jadi jalan yang harus ditempuh, dengan semangat mewujudkan pendidikan karakter, pastinya.

Mahkamah Konstitusi, pada 24 Februari 2011 telah menetapkan bahwa anak berusia 12 hingga 18 tahun telah dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Putusan MK itu diketuk langsung oleh Ketua MK, Mahfud MD dalam sidang uji materi UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sebelumnya menetapkan batas usia 8 hingga 18 tahun sebagai usia di mana anak telah dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

"Menyatakan frasa 8 tahun dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak berikut penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai 12 tahun," tutur Mahfud dalam putusannya.

Dalam ranah pendidikan di sekolah, guru memiliki peran penting untuk mengedukasi siswa dalam model-model pembelajaran yang mampu memacu penguatan sisi emosional dan spiritualitas anak didik. Ya itu tadi, bahwa jangan sampai generasi mendatang kita jadi anak-anak pintar yang keblinger, yang melek ilmu tapi buta pada tatanan moral dan sosial. Selain model pembelajaran, guru sebagai teladan tentu wajib memberi contoh bagaimana membangun interaksi sosial yang penuh adab.

Di rumah, peran keluarga, khususnya orang tua jadi yang paling krusial. Biar bagaimanapun, keluarga adalah unsur terkecil dari tatanan sosial, di mana anak memulai segala proses pengembangan dirinya. Maka, orang tua wajib mengarahkan pengembangan diri anak lewat nilai-nilai kehidupan yang penuh kasih, budi pekerti, serta moralitas.

"Keluarga memegang peranan penting bagi pendidikan karakter seorang anak, keluarga menjadi penentu utama, karena nilai-nilai kehidupan, budi pekerti dan moralitas untuk kali pertama dipelajari seseorang adalah di keluarga," kata Wisnu.

Dan bagi pemerintah, pembentukan regulasi untuk mensinergikan berbagai upaya membangun pendidikan karakter ini jadi hal yang harus diwujudkan. "Dan pemerintah, perlu membuat regulasi yang dukungan untuk membudayakan nilai-nilai karakter," tutur Wisnu.
Bagikan :

Reporter : Yudhistira Dwi Putra
Editor : Yudhistira Dwi Putra
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
megapolitan
20 Juni 2019 19:23 WIB

Jelang HUT DKI Jakarta, Sejumlah Lalin Bakal Dialihkan

Jangan sampai salah jalan ya sobatque~
Nasional
20 Juni 2019 17:28 WIB

Ribut-Ribut soal Temuan Amplop Saksi Paslon 02

"Tanya saksi Anda saja, bos," jawab Komisioner KPU
Nasional
20 Juni 2019 16:49 WIB

Ternyata, Situng KPU Masih Punya Kelemahan

Kelemahannya adalah belum ada pemisahan data yang valid dan invalid
Nasional
20 Juni 2019 16:14 WIB

Kubu Jokowi Tak Akan Bawa Banyak Saksi ke MK

"Untuk apa kami menghadirkan saksi lagi," ucap Yusril
Nasional
20 Juni 2019 15:54 WIB

Ketika Rommy Jadi Tempat Berkeluh Kesah Para Napi

Tapi keluh kesahnya seputar fasilitas rutan~