Selasa, 25 Juni 2019
Ilustrasi (Foto: Istimewa)
15 April 2019 18:08 WIB

Catat! Dilarang Pawai Kemenangan Usai Pencoblosan

Mending syukurannya di rumah masing-masing aja ya, biar enggak ganggu yang lain~
Bagikan :


Jakarta, era.id - Menko Polhukam Wiranto melarang para peserta pemilu dan kubu pasangan calon untuk melakukan pawai kemenangan dengan mobilisasi massa ke jalan usai pencoblosan 17 April 2019.

"Ini (pawai kemenangan) jangan dilakukan. Aparat kepolisian telah tegas mengatakan bahwa mobilisasi massa dalam rangka pawai kemenangan sebelum pengumuman resmi diumumkan, tidak diizinkan," kata Wiranto usai rakor kesiapan akhir pengamanan tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu serentak 2019, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, seperti dikutip Antara, Senin (15/4/2019).

"Nyata-nyata itu (pawai kemenangan) melanggar Undang-Undang menyatakan pendapat di muka umum, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998," tambah dia.

Menurut dia, ada empat syarat agar dapat izin melakukan mobilisasi massa sesuai Undang-Undang. Salah satunya yakni tidak mengganggu ketertiban umum.


Baca Juga : Tak Ada Politik Gratis, Pun untuk NU

"Di mana di pasal 6 kegiatan unjuk rasa, kegiatan mobilisasi massa di muka umum itu paling tidak ada empat syarat, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu kebebasan orang lain kemudian dalam batas-batas etika dan moral. Yang keempat tidak mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa," paparnya.

Wiranto menyarankan masyarakat agar melakukan syukuran di rumah masing-masing dibandingkan melakukan pawai kemenangan ke jalan. "Kalau syukuran kemenangan di rumah masing-masing boleh tentunya ya, syukuran kemenangan di rumah tetangganya hadir boleh," ucapnya.


Grafis dipersembahkan oleh Ilham/era.id

Di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengimbau masyarakat agar tidak turun ke jalan untuk merayakan kemenangan setelah melakukan pencoblosan pada 17 April 2019, karena akan memprovokasi pihak lain.

"Dari Polri berlandaskan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, meminta masyarakat untuk tidak melakukan pawai, syukuran, atau apapun mobilisasi massa untuk menunjukkan kemenangan. Karena nanti akan memprovokasi pihak lainnya," ujar Tito.

Tito juga meminta agar warga melakukan kegiatan seperti biasa saat Pemilihan Umum (Pemilu) dan menyelesaikan sengketa dengan jalur yang sudah diatur oleh undang-undang.

"Lebih baik kita menjalan kegiatan dengan baik, tenang. Kalau ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan undang-undang ada mekanismenya," ujarnya.

Dia juga menegaskan kepolisian tidak akan memberikan izin bila ada yang ingin menggerakkan massa ke jalanan. "Kalau ada hal yang dianggap melanggar, tidak dalam bentuk mobilisasi massa. Kalau ada mobilisasi massa maka Polri tidak akan memberikan izin," tegasnya.
Bagikan :
Topik :

Reporter : Wardhany Tsa Tsia
Editor : Ahmad Sahroji
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
24 Juni 2019 22:23 WIB

Tak Ada Politik Gratis, Pun untuk NU

Nehi, nehi..
megapolitan
24 Juni 2019 21:10 WIB

Bisa Jadi Gugatan Prabowo Dikabulkan MK, Asal . . .

Biar paham dengerin aja podcast kita
Nasional
24 Juni 2019 19:58 WIB

Kalau Bisa Nobar Putusan MK, Kenapa Harus Demo?

Daripada panas-panasan di jalanan, mending duduk anteng di rumah
Nasional
24 Juni 2019 18:38 WIB

Putusan MK Dipercepat, Semua Pihak Manut

Putusan sembilan orang itu bersifat final dan mengikat