Senin, 22 Juli 2019
Komisioner KPU Viryan Aziz (Wardhany/era.id)
24 Juni 2019 19:58 WIB

Kalau Bisa Nobar Putusan MK, Kenapa Harus Demo?

Daripada panas-panasan di jalanan, mending duduk anteng di rumah
Bagikan :


Jakarta, era.id - Buat yang rencana demo saat sidang putusan MK nanti --dari PA 212--, ada baiknya simak saran dari KPU. Melalui salah satu komisionernya, Viryan Aziz, KPU sangat mendukung rencana semua pihak untuk menonton sidang putusan sengketa Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK), 27 Juni mendatang. 

TKN, BPN, relawan pendukung kedua paslon, dan unsur masyarakat lain, kata Viryan bisa nonton bareng secara langsung sidang MK di televisi maupun YouTube. Enggak mesti datang langsung ke Gedung MK kok. 

"KPU sangat menyarankan untuk menonton sidang MK, apabila ingin mengetahui hal yang sebenarnya, dari informasi ternyata si A begini, si B begini. Mau nobar, silakan" kata Viryan di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

BPN Prabowo-Sandi sudah bolak-balik mengingatkan kembali imbauan sang capres, supaya para pendukungnya tidak menggelar aksi di sekitar gedung MK. Tapi PA 212 bergeming. Mereka berdalih aksinya ini bukan urusan politik. Bagi kelompok ini, aksi mereka justru gerakan bela agama.


Baca Juga : Kali Kedua MA Tolak Permohonan Gugatan Prabowo-Sandi

Viryan menyarankan buat semua pihak, kalau mau, bisa membaca kembali berkas permohonan dari pemohon serta jawaban dari termohon dan pihak terkait. Maksudnya supaya mereka bisa mendapatkan informasi yang lebih jernih dan jelas langsung dari pihak pertama, tanpa diberi 'bumbu-bumbu'.

"Semua permohonan dan jawaban, kan sudah ada di laman MK. Bagi masyarakat yang sungguh-sungguh terlebih yang militan, untuk bisa mengetahui soal duduk masalah sebenarnya ya silakan untuk unduh, lihat dokumen itu, serta, nonton lagi sidang MK," jelas dia. 

Saran ini, diajukan Viryan karena biasanya mahkamah nanti akan membacakan putusan, terutama terkait dengan poin-poin permohonan, dan materi permohonan, bagaimana jawaban pemohon, jawaban termohon, pihak terkait, serta bawaslu itu biasanya akan dibacakan secara detail. 

"Yang menentukan adalah MK. Mari kita terima. Dan MK adalah secara konstitusional lembaga yang satu-satunya bisa memutuskan. Sekaligus juga MK sudah teruji dalam putusan-putusan sengketa pilkada sejak 2005-2018, serta pemilu-pemilu yang lalu sejak 2004-2014," jelas dia. 
 
Bagikan :

Reporter : Diah Ayu Wardani
Editor : Aditya Fajar
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
22 Juli 2019 18:40 WIB

Bos Go-Jek Nadiem Makarim Gabung ke PDIP?

Setelah mengganti logo, apakah gojek juga akan merubah warna seragamnya jadi merah?
Nasional
22 Juli 2019 17:24 WIB

VIDEO: SPG Cantik Jualan Hewan Qurban

Kalau yang jaga begini sih rela lama-lama di kandang sapi mblo~
Lifestyle
22 Juli 2019 17:24 WIB

Matt Groening Singgung Sekuel The Simpsons Movie di Comic-Con

Sang pencipta bersuara soal karya epiknya
Nasional
22 Juli 2019 16:30 WIB

PDIP Tolak Rencana Super Holding Bentukan Rini Soemarno

"Mereka yang berpikir membentuk super holding, harus belajar dari krisis ekonomi di AS"
Lifestyle
22 Juli 2019 16:18 WIB

Moskow Merayakan Konser Ed Sheeran Lewat Sebuah Patung

Sebuah perayaan...