Kamis, 21 November 2019
Ilustrasi (www.pymnts.com)
18 Desember 2018 16:09 WIB

Kominfo Blokir Ratusan Tekfin Ilegal

Tekfin tersebut umumnya tidak mengantongi izin dari pemerintah Indonesia
Bagikan :


Jakarta, era.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kembali memblokir ratusan aplikasi dan situs perusahaan teknologi finansial (tekfin) yang tidak mengantongi izin dari pemerintah Indonesia.

"Jadi, di luar yang terdaftar, yang berizin, yang resmi, itu ilegal. Kami blok saja. Biar masyarakat tenang," kata Menkominfo Rudiantara saat ditemui di acara Huawei, seperti dikutip Antara, Selasa (18/12/2018).

Kominfo selama sepekan terakhir melacak aplikasi dan situs tekfin dengan mesin crawling yang mereka miliki, menjaring 127 aplikasi dan 6 situs dalam pemantauan tersebut.

Kominfo memberikan daftar 133 aplikasi situs dan aplikasi yang terjaring ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dicek legalitasnya. Hasilnya, hanya 27 aplikasi dan 3 situs dari total 133 yang terjaring, yang resmi terdaftar di OJK.


Baca Juga : Begini Cara Melaporkan Pesan Penipuan Berkedok Menang Undian

Kominfo segera menutup 103 aplikasi dan situs yang ilegal tersebut. "Langsung kita blok saja, akunnya kita minta tutup," kata Rudiantara.

Kominfo menyatakan bersikap proaktif dalam menyikapi perusahaan tekfin ilegal yang belakangan ini merugikan konsumen, tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat, karena memiliki mesin crawling tersebut.

Daftar perusahaan tekfin yang terdaftar dan mengantongi izin dapat dilihat di situs resmi ojk.go.id, per Desember ini terdapat 78 penyelenggara tekfin yang berizin dan terdaftar di OJK.

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi pada Jumat (14/12) lalu menegaskan akan mencabut tanda terdaftar penyelenggara tekfin yang melanggar aturan.

"Siapa pun yang bersalah harus mendapatkan tindakan yang jelas. Kalau ada fintech lending kami yang terbukti melakukan pelanggaran, kami tidak ada keraguan untuk mencabut tanda terdaftarnya," kata Hendrikus.

Pos Pengaduan Korban Pinjaman Online oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menerima 1.330 aduan dari korban pinjaman online.

LBH Jakarta pada 14 Desember lalu mencatat, semua aduan yang diterima melaporkan jenis pelanggaran hukum pengambilan informasi dan penyebaran data pribadi. Sementara sebanyak 1.145 aduan melaporkan mengenai masalah bunga.
Bagikan :
Topik :

Reporter : Ahmad Sahroji
Editor : Ahmad Sahroji
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Internasional
21 November 2019 21:02 WIB

Puluhan Demonstran Masih Bertahan dalam Kampus di Hong Kong

"Saya tidak punya rencana untuk menyerah. Menyerah adalah bagi orang-orang yang salah"
Nasional
21 November 2019 20:12 WIB

Staf Khusus Milenial Enggak Wajib Ngantor Saban Hari

Hari ini Presiden Jokowi memperkenalkan staf khususnya dari kalangan milenial
Lifestyle
21 November 2019 20:08 WIB

Dilema Cinta dan Hobi dalam Trinity Traveler

Trinity Traveler adalah sekuel dari film The Nekad Traveler yang pernah…
Nasional
21 November 2019 19:45 WIB

PDIP Dapat Penghargaan dari Pemerintah

Sebagai parpol paling informatif
Nasional
21 November 2019 19:23 WIB

Kejanggalan Aset Sitaan First Travel yang Diambil Negara

DPR menilai, seharusnya hasil lelang aset sitaan First Travel diberikan kepadan korban