Kamis, 24 Januari 2019
Ilustrasi (www.pymnts.com)
18 Desember 2018 16:09 WIB

Kominfo Blokir Ratusan Tekfin Ilegal

Tekfin tersebut umumnya tidak mengantongi izin dari pemerintah Indonesia
Bagikan :


Jakarta, era.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kembali memblokir ratusan aplikasi dan situs perusahaan teknologi finansial (tekfin) yang tidak mengantongi izin dari pemerintah Indonesia.

"Jadi, di luar yang terdaftar, yang berizin, yang resmi, itu ilegal. Kami blok saja. Biar masyarakat tenang," kata Menkominfo Rudiantara saat ditemui di acara Huawei, seperti dikutip Antara, Selasa (18/12/2018).

Kominfo selama sepekan terakhir melacak aplikasi dan situs tekfin dengan mesin crawling yang mereka miliki, menjaring 127 aplikasi dan 6 situs dalam pemantauan tersebut.

Kominfo memberikan daftar 133 aplikasi situs dan aplikasi yang terjaring ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dicek legalitasnya. Hasilnya, hanya 27 aplikasi dan 3 situs dari total 133 yang terjaring, yang resmi terdaftar di OJK.


Baca Juga : Kami Coba Cek, Seberapa Efektif WhatsApp Redam Hoaks

Kominfo segera menutup 103 aplikasi dan situs yang ilegal tersebut. "Langsung kita blok saja, akunnya kita minta tutup," kata Rudiantara.

Kominfo menyatakan bersikap proaktif dalam menyikapi perusahaan tekfin ilegal yang belakangan ini merugikan konsumen, tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat, karena memiliki mesin crawling tersebut.

Daftar perusahaan tekfin yang terdaftar dan mengantongi izin dapat dilihat di situs resmi ojk.go.id, per Desember ini terdapat 78 penyelenggara tekfin yang berizin dan terdaftar di OJK.

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi pada Jumat (14/12) lalu menegaskan akan mencabut tanda terdaftar penyelenggara tekfin yang melanggar aturan.

"Siapa pun yang bersalah harus mendapatkan tindakan yang jelas. Kalau ada fintech lending kami yang terbukti melakukan pelanggaran, kami tidak ada keraguan untuk mencabut tanda terdaftarnya," kata Hendrikus.

Pos Pengaduan Korban Pinjaman Online oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menerima 1.330 aduan dari korban pinjaman online.

LBH Jakarta pada 14 Desember lalu mencatat, semua aduan yang diterima melaporkan jenis pelanggaran hukum pengambilan informasi dan penyebaran data pribadi. Sementara sebanyak 1.145 aduan melaporkan mengenai masalah bunga.
Bagikan :
Topik :

Reporter : Ahmad Sahroji
Editor : Ahmad Sahroji
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Internasional
24 Januari 2019 10:05 WIB

China Tingkatkan Pemberantasan Pelanggaran Medis

Baru-baru ini masalah serius yang melibatkan pasar produk-produk kesehatan telah diungkap
Nasional
24 Januari 2019 09:51 WIB

Ahok di Balik Jeruji: Membaca Sampai Membuat Buku

Bukunya berjudul Kebijakan Ahok dan diluncurkan pada Agustus 2018
Teknologi
24 Januari 2019 09:14 WIB

Ahok Bebas, Subscriber YouTube 'Panggil Saya BTP' Melejit

Apakah ini artinya BTP akan menjadi seorang Youtuber?
Nusantara
24 Januari 2019 09:12 WIB

Asyik, Kirim Buku ke Seluruh Indonesia Gratis

 Kebijakan ini berlaku kalau ngirim lewat Pos Indonesia, di tanggal 17 setiap…
Nasional
24 Januari 2019 09:10 WIB

VIDEO: Penantian Ahokers Hingga Menginap di Mako Brimob

Selain bernyanyi mereka juga berdoa untuk Ahok