Sabtu, 04 Juli 2020
Ilustrasi (www.pymnts.com)
18 Desember 2018 16:09 WIB

Kominfo Blokir Ratusan Tekfin Ilegal

Tekfin tersebut umumnya tidak mengantongi izin dari pemerintah Indonesia
Bagikan :


Jakarta, era.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kembali memblokir ratusan aplikasi dan situs perusahaan teknologi finansial (tekfin) yang tidak mengantongi izin dari pemerintah Indonesia.

"Jadi, di luar yang terdaftar, yang berizin, yang resmi, itu ilegal. Kami blok saja. Biar masyarakat tenang," kata Menkominfo Rudiantara saat ditemui di acara Huawei, seperti dikutip Antara, Selasa (18/12/2018).

Kominfo selama sepekan terakhir melacak aplikasi dan situs tekfin dengan mesin crawling yang mereka miliki, menjaring 127 aplikasi dan 6 situs dalam pemantauan tersebut.

Kominfo memberikan daftar 133 aplikasi situs dan aplikasi yang terjaring ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dicek legalitasnya. Hasilnya, hanya 27 aplikasi dan 3 situs dari total 133 yang terjaring, yang resmi terdaftar di OJK.


Baca Juga : Bantu Masyarakat Hindari COVID-19, Kominfo Hadirkan Layanan Telemedicine

Kominfo segera menutup 103 aplikasi dan situs yang ilegal tersebut. "Langsung kita blok saja, akunnya kita minta tutup," kata Rudiantara.

Kominfo menyatakan bersikap proaktif dalam menyikapi perusahaan tekfin ilegal yang belakangan ini merugikan konsumen, tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat, karena memiliki mesin crawling tersebut.

Daftar perusahaan tekfin yang terdaftar dan mengantongi izin dapat dilihat di situs resmi ojk.go.id, per Desember ini terdapat 78 penyelenggara tekfin yang berizin dan terdaftar di OJK.

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi pada Jumat (14/12) lalu menegaskan akan mencabut tanda terdaftar penyelenggara tekfin yang melanggar aturan.

"Siapa pun yang bersalah harus mendapatkan tindakan yang jelas. Kalau ada fintech lending kami yang terbukti melakukan pelanggaran, kami tidak ada keraguan untuk mencabut tanda terdaftarnya," kata Hendrikus.

Pos Pengaduan Korban Pinjaman Online oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menerima 1.330 aduan dari korban pinjaman online.

LBH Jakarta pada 14 Desember lalu mencatat, semua aduan yang diterima melaporkan jenis pelanggaran hukum pengambilan informasi dan penyebaran data pribadi. Sementara sebanyak 1.145 aduan melaporkan mengenai masalah bunga.
Bagikan :
Topik :

Reporter : Ahmad Sahroji
Editor : Ahmad Sahroji
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Olahraga
03 Juli 2020 22:09 WIB

Gol Pemain Persija Masuk Nominasi Gol Dramatis Terbaik se-Asia

The best: last-minute winners
 
Lifestyle
03 Juli 2020 21:03 WIB

Melihat Protokol Kesehatan di Tempat Fitness

Dari datang hingga pulang diatur ketat