Kamis, 24 Januari 2019
Ilustrasi Suparman Marzuki (Yus/era.id)
28 Februari 2018 22:40 WIB

Menegakkan Etika Membangun Negara Tegar

Bangsa yang tegak adalah bangsa yang akhlaknya tegak
Bagikan :


Jakarta, era.id - Kegaduhan hukum dan politik pada semester terakhir 2017 dan awal tahun 2018 ini telah menyita energi bangsa -- yang seharusnya tak perlu -- akibat ulah sejumlah pejabat negara pusat dan daerah melakukan kemungkaran. Sebagian dari mereka bahkan melakukan akrobat hukum dan politik yang menjadi pupuk penyubur antipati publik terhadap dirinya dan lembaga yang mereka pimpin.

Pola tak terpuji itu beriringan pula dengan suara keras sebagian pimpinan dan anggota DPR yang membela. Pertanyaanya, masihkah layak mereka menyandang status terhormat pejabat negara? Apakah tindakan menyakiti hati rakyat sepanjang tahun menjalankan mandat ini patut dilanjutkan? Apa tidak sebaiknya berhenti dan memberikan kesempatan pada orang lain?

Banyak orang baik

Kepada mereka yang masih memegang teguh amanah dengan tidak merusak diri dan institusi, tentu masih pantas melanjutkan mandatnya di masa yang akan datang. Tetapi bagi mereka yang memarkir hati nurani dan akal sehatnya untuk menjalankan kuasa demi uang dan penghormatan palsu, lebih baik berhenti dan memberikan kesempatan kepada orang-orang baik mengisi jabatan terhormat itu. 


Baca Juga : Mungkinkah Seorang Pencuri Korek Bisa Dijerat Hukum?

Banyak orang baik di negeri ini yang pantas duduk dipercaya menjadi pejabat negara, khususnya jadi anggota DPR. Hanya saja mereka tak punya kesempatan karena sistem politik kepartaian dan kepemiluan kita tidak ‘ramah’ terhadap orang baik yang tak punya energi cukup. Tetapi sudahlah, keadaan sistem kepartaian dan kepemiluan kita hingga hari ini memang ‘mahal’ dan menjauhkan dari jangkuan orang-orang baik dan tidak mampu. 

Sembari menunggu perubahan yang memungkinkan orang baik, tak punya uang tapi bisa jadi anggota DPR, sangat diharapkan orang-orang baik di Dewan menjalankan sisa amanah dan tanggung jawab dengan baik. Dengan mengisi satu sisi dari jabatan negara ini yang sering luput dari perhatian, yaitu menegakkan etika.

Etika

Hidup, menjalani hidup, memegang dan menjalankan mandat jabatan tidak hanya diatur, ditata oleh hukum. Tetapi juga oleh moral dan etika. Etika bagi pejabat justru berada di depan hukum karena ia (etika) menjadi kerangka besar nilai dan norma yang mengkontrol internal (diri) dan eksternal (luar diri). Mengapa, untuk apa, ke mana, di mana, bagaimana sesuatu perbuatan dilakukan adalah pertanyaan etika internal (diri) yang harus selalu dimunculkan oleh setiap pejabat (negara) guna mengontrol tindakannya agar tidak menyimpang dari etika.

Ada banyak wewenang tugas dan tanggung jawab pejabat negara yang rawan melanggar etika. Dalam pelbagai aktivitasnya, bisa saja para pejabat negara itu melakukan perbuatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tapi jika ditakar dengan etika, tampak jelas dirasakan tidak sejala. Bahkan jika pun ditanyakan kepada masyarakat umum, maka akal sehat publik akan menyatakan tidak etis.

Contohnya adalah pertemuan anggota DPR Komisi III dengan calon hakim MK beberapa saat menjelang fit and proper test. Oleh salah seorang anggota DPR Komisi III disebutnya lobi-lobi. Perbuatan tersebut jelas tindakan terlarang (melanggar etika) bagi DPR dan juga buat hakim MK yang bersangkutan.


(Ilustrasi/era.id)

Dugaan lobi-lobi tidak terbantah karena terbukti kemudian yang menjalani fit and proper test hanya yang bersangkutan sendiri; tidak ada calon lain sebagaimana lazimnya seleksi. Tindakan tidak etis anggota DPR dan hakim MK itu makin kental karena mengabaikan track record dengan meloloskannya menjadi hakim MK kembali padahal sudah pernah disanksi oleh Majelis Etik MK karena terbukti melanggar etika.

Karena itu seharusnya pejabat negara; apalagi hakim MK dan anggota DPR menjadi yang terdepan dalam membangun citra negara. Bicara dan berlaku etis-lah sebagai hakim dan anggota parlemen. Benar bahwa Parle itu artinya bicara, tetapi bicaralah yang baik dan benar. Berhentilah menggunakan panggung DPR untuk bicara dengan isi dan nada yang rendah selera (tidak etis). 

Bangunlah bangsa yang tegak di atas pondasi etika yang kuat. Meminjam adagium syair Arab, bangsa yang tegak adalah bangsa-bangsa yang akhlaknya tegak. Jika akhlaknya runtuh, maka runtuh pula bangsa-bangsa itu. Atau meminjam ungkapan Gunnar Myrdal bahwa negara yang beretika adalah negeri tegar (though state).

Marzuki Suparman
Ketua Komisi Yudisial periode 2013-2015


Era ide adalah kumpulan tulisan dari para pemikir negeri ini. Kami mau era ide bisa memberikan pemahaman baru bagi pembaca media ini. Jika ada punya opini kamu tentang sebuah peristiwa atau kejadian, silakan kirim tulisan ke redaksi@era.id.

 
Bagikan :
Topik :

Reporter : ERA.ID
Editor : Moksa Hutasoit
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Olahraga
24 Januari 2019 20:37 WIB

Simon McMenemy Siap Kembalikan Taji Timnas

Semoga bukan sekadar janji
Lifestyle
24 Januari 2019 19:33 WIB

Betapa Mulianya Seorang Roger Waters

Pendiri Pink Floyd ini mempertemukan seorang ibu dengan dua anaknya yang diculik
Nasional
24 Januari 2019 19:09 WIB

Kubu Prabowo Memaknai Salam Tiga Jari Ahok

Ini pertanda tidak ingin terlibat Pilpres 2019
Nasional
24 Januari 2019 18:44 WIB

Hottest Issue Malam, Kamis 24 Januari 2019

Ada berita tentang doa Ahoker, kemunculan Bripda Putri dan OTT Bupati Mesuji 
Olahraga
24 Januari 2019 18:21 WIB

Cedera Kaki Neymar Kambuh Lagi

Tuchel pun pusing tujuh keliling