Kamis, 28 Mei 2020
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding (Wardhany/era.id)
20 Mei 2019 10:40 WIB

TKN: Aksi Tolak Hasil Pemilu sama saja dengan Makar

Ingat jangan mudah terprovokasi~
Bagikan :


Jakarta, era.id - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai siapapun, yang menolak hasil pemilu serentak dan mendorong aksi unjuk rasa di KPU dapat dikategorikan sebagai tindakan makar.

"Kalau orang berkumpul di KPU dengan niat menolak pemilu, menolak penyelenggara pemilu dan ingin mengganti presiden atau mempermasalahkan presiden yang terpilih sesuai UU dengan cara memaksa, itu tetap kita sebut sebagai bagian dari makar," kata Karding kepada wartawan, Senin (20/5/2019).

Ketua DPP PKB ini bilang, aparat penegak hukum tetap harus mengambil sikap tegas terkait aksi massa yang mempunyai niatan untuk menolak hasil Pemilu dan Pilpres 2019. Entah aksi yang menamai dirinya dengan People Power mau pun gerakan massa lainnya. 

Karding mengimbau, masyarakat tak perlu ikut dalam aksi rencananya bakal dilangsungkan pada tanggal 22 hingga 23 Mei 2019 mendatang. "Kami TKN hanya menginginkan masyarakat tidak perlu turun demo dengan motif apapun," ungkapnya.


Baca Juga : VIDEO: Sususan Kabinet Indonesia Maju

Selain mengimbau masyarakat tak perlu turun ke jalan, anggota DPR RI ini juga meminta para elite politik mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bernada provokasi perihal aksi unjuk rasa di depan KPU mau pun Bawaslu.

"Kami fokus bagaimana bangsa ini merajut persaudaraan dan persatuan. Kami juga mendorong elite yang selama ini memprovokasi melakukan apa yang disebut komunikasi politik agar kenyaman di masyarakat tetap terjaga," paparnya.

Sebelumnya, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Titiek Soeharto menyebut adanya rencana aksi kedaulatan rakyat yang akan berlangsung selama tiga hari di Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Mantan istri Prabowo Subianto ini mengatakan bakal ada ribuan orang yang akan ikut dalam aksi ini. Adapun tuntutan yang disampaikan yaitu meminta penyelenggara pemilu mendiskualifikasi Joko Widodo sebagai calon presiden.
Bagikan :

Reporter : Wardhany Tsa Tsia
Editor : Aditya Fajar
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
megapolitan
28 Mei 2020 11:19 WIB

New Normal, Naik Ojol Harus Bawa Helm Sendiri

Pengemudi ojol siapkan protokol kesehatan
Lifestyle
28 Mei 2020 11:12 WIB

Suga BTS Bocorkan Rahasia di Mixtape D-2

Ada kejutan apa ya?
Internasional
28 Mei 2020 11:01 WIB

Raffia Arshad Hakim Berhijab Pertama di Inggris

Dia berhasil mematahkan stereotipe dan diskriminasi yang dialami
Nusantara
28 Mei 2020 10:14 WIB

Boleh New Normal Asal Jangan Kurangi Kewaspadaan COVID-19

Jabar klaim berhasil kendalikan korona