Sabtu, 17 November 2018
Menteri Desa  Eko Putro Sandjojo mendengarkan keluhan pendamping desa. (Mery/era.id)
29 Oktober 2018 16:48 WIB

Menteri Desa Dengarkan Keluhan Pendamping Desa

Para pendamping desa dari Papua mengeluhkan penyakit TBC ke Mendesa
Bagikan :


Jakarta, era.id -  Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggelar evaluasi kepada para pendamping IFAD desa Papua, Provinsi Papua dan Papua Barat melalui Program Pembangunan Desa Mandiri (PPDM), Senin (29/10/2018).

Para pemdamping ini menyampaikan keluhan yang mereka rasakan kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  Eko Putro Sandjojo di daerah masing-masing.

Perwakilan Provinsi Papua, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Isak Kbarek curhat ke Mendesa Eko. Dia bilang, penggunaan dana desa harusnya tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur bersifat fisik.

Menurut Isak, dana desa ini harusnya bisa digunakan untuk hal yang lain. Apalagi, Indonesia merupakan negara kedua terbesar pengidap penyakit Tuberkulosis (TBC), dan Papua menjadi daerah yang paling banyak terjangkit penyakit ini. 


Baca Juga : Wapres: Pengawasan Dana Desa Harus Diperketat

Atau, dana desa ini juga digunakan untuk bantuan pertanian yang ada di desa.

"Keluhan saya itu dilihat dengan sekarang di Indonesia merupakan urutan tertular penyakit TB paru setelah India, untuk itu dengan diharapkan adanya dana desa ini jangan terlalu diperhatikan infrastruktur yang sifatnya fisik tetapi lebih diperhatikan kepada pertanian,” katanya, kepada era.id, di Kemendes, Kalibata, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (29/10/2018).

Menurut dia, penggunaan dana desa untuk pertanian, bisa membantu penguatan kesehatan dan gizi masyarakat. 

"Supaya membuat gizi masyarakat lebih baik, bisa menikmati apa yang diberikan program dari pemerintah ke desa. Kesehatan lingkungan harus ditingkatkan, gizi masyarakatnya juga," kata dia.

Isak mengatakan, keluhannya disambut baik oleh Menteri Eko. Kemendesa pun, kata dia, akan berkoordinasi dengan kementerian kesehatan terkait dengan penyakit TBC yang jadi keluhan masyarakat Papua.

"Tanggapan dari pemerintah desa akan meneruskan kepada menteri kesehatan suapaya lewat sosialisasi kesehatan ke kampung-kampung, dan PPDM ini sebagai pendamping dari desa juga dapat menginformasikan kesehatan," tuturnya.

Sementara itu, Leader Provinsi Papua Patris Dimara mengatakan, dirinya meminta Kemendesa untuk adanya pelatihan bagi para petani. Katanya, hal itu berguna untuk membantu petani memasarkan hasil taninya.

"Selama ini memang hasil sudah ada dari petani, saya juga minta untuk diberikan pelatihan agar produk itu bisa dipasarkan. Produk itu kan ada labelnya, dari kementerian kesehatan, dan lainnya, saya minta diberikan pelatihan kalau memang produk itu tahan satu bulan dia harus dikasih tahu masa tahannya, agar pembeli tidak ragu kepada produk itu," kata Patris.

"Selain itu pelatihan-pelatihan penguatan kapasitas supaya petani lebih memahami untuk produk-produk yang dijual itu lebih baik," lanjutnya.

Tak hanya itu, Patris juga menyarankan agar Kemendesa memberikan kesemapatan studi banding bagi para pendamping desa ini ke daerah-daerah yang sudah berhasil. Katanya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para pendamping dan bisa diterapkan di desa masing-masing.

"Saya juga minta kepada bapak menteri agar pendamping desa ini diberikan kesempatan untuk studi banding, ke daerah-darah yang sudah berhasil agar dapat pengetahuan tambahan," kata dia.
Bagikan :
Topik :

Reporter : Mery Handayani
Editor : Bagus Santosa
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
17 November 2018 21:18 WIB

Gaet Milenial, Erick Thohir Luncurkan Jokowi App

Aplikasi khusus berisikan informasi menarik terkait pemilu dan Jokowi-Ma'ruf Amin
megapolitan
17 November 2018 20:46 WIB

Galang Dana, Tim Jokowi-Ma'ruf Amin Jual Merchandise

Pernak-pernik ini buat gaet pemilih milenial
Nasional
17 November 2018 20:20 WIB

Indonesia Bakal Alami Kemunduran Bila Berpolitik SARA

Indonesia akan mundur 90 tahun ke belakang kalau terus menggunakan isu SARA
Nasional
17 November 2018 19:24 WIB

Kubu Jokowi: Poster 'Jokowi Raja' Bukan Kebijakan Tim Kampanye

Timses tak pernah mengusulkan untuk membuat atribut kampanye seperti itu
Wisata
17 November 2018 19:22 WIB

Melihat Kembali Surat-Surat Tokoh Pendiri Bangsa

Kamu bisa melihatnya di Muesum Nasional Jakarta, sampai 22 November