Kamis, 21 November 2019
Tampak belakang Istana Negara (Foto: Irfan/era.id)
09 November 2019 06:45 WIB

Salah Satu Tugas Utama Menteri: Jangan Bikin Gaduh

Kegaduhan pertama berawal dari 'Desa Hantu'
Bagikan :


Jakarta, era.id - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, berharap Kabinet Indonesia maju jangan lagi mengulang kesalahan kabinet sebelumnya. Janhan menteri-menteri kabinet yang sekarang susah menghilangkan hobi bikin gaduh di ruang publik.

Hal itu diungkapkan menyusul beda pandangan terkait "desa fiktif" antara Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.

"Dua pandangan yang sangat berseberangan ini sejatinya diungkapkan dan dibahas tuntas dalam rapat internal kabinet," kata Emrun seperti dilansir Antara, Jumat (8/11) kemarin.

Menurut dia, bila terdapat perbedaan pandangan di antara menteri-menteri Jokowi, hal itu sebaiknya dibicarakan dalam fora internal, di antaranya pada rapat kabinet paripurna yang dipimpin presiden, rapat kabinet terbatas yang dipimpin wakil presiden, ataupun rapat kabinet khusus yang dipimpin menteri koordinator terkait.


Baca Juga : 'Desa Siluman': Dituding Menkeu, Dibantah Mendes PDTT

"Di dalam rapat kabinet inilah mereka berdua adu fakta, data, bukti, landasan hukum yang terkait, argumentasi dan bila diperlukan saling mengemukakan dalil untuk membuat kesepakatan dan atau keputusan sebagai landasan kedua menteri tersebut dalam berwacana di ruang publik," kata dia.

Emrus bilang, tidak sepatutnya dua menteri beradu argumen di ruang publik, mengingat keduanya berada dalam satu "perahu" yang sama, yakni Kabinet Indonesia Maju.

Lebih lanjut dia mengatakan persoalan antara Mulyani dan Iskandar sudah terlanjur mengemuka, sehingga keduanya harus dapat mempertanggungjawabkan hal tersebut ke publik.

"Jika dua pandangan yang berbeda tersebut ada kecocokan fakta, data dan bukti, hanya yang berbeda dari sudut pandang saja, ini lebih mudah melakukan klarifikasi di ruang publik," kata dia.

"Lain halnya bila ditemukan ada perbedaan data, fakta, dan bukti yang sangat signifikan, maka perlu dilakukan uji validitas secara menyeluruh terhadap sajian lontaran pernyataan dari dua menteri tersebut," sambung dia.

Bila hasilnya ditemukan bahwa fakta, data, dan bukti yang bersumber dari dua menteri itu tidak valid, Sihombing menyarankan agar kedua menteri itu harus meminta maaf kepada publik.

Sebelumnya Mulyani mengatakan ada laporan banyak desa baru yang tidak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapatkan kucuran dana desa setiap tahun. Desa tersebut kemudian disebut sebagai desa fiktif.

Namun Iskandar mengatakan tidak ada desa fiktif seperti yang disebutkan Mulyani. "Sejauh ini belum ada desa fiktif," kata Iskandar, di Kantor Kepresidenan, Jumat (8/11).

Pada pemerintahan Jokowi yang pertama, beda pendapat di antara menteri-menterinya juga pernah terjadi dan menjadi polemik yang menyita perhatian publik. 
Bagikan :

Reporter : Mery Handayani
Editor : Moksa Hutasoit
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nusantara
21 November 2019 11:43 WIB

Menyegarkan Kembali Ingatan Anak Muda Tentang Pembunuhan Munir

"Munir-Munir itu ada, dan Munir itu kalian,"
Internasional
21 November 2019 10:38 WIB

Rumah Kelahiran Hitler 'Disulap' Jadi Kantor Polisi

Cara pemerintah Austria cegah ziarah kelompok Neo-Nazi
megapolitan
21 November 2019 10:08 WIB

Mahasiswa BEM SI Geruduk Kantor Kemenkes Siang Ini

Tolak kenaikan iuran BPJS
megapolitan
21 November 2019 09:10 WIB

Teka-Teki Penyebab Kopilot Wings Air Bunuh Diri

Diduga karena depresi kena…
Nasional
21 November 2019 09:00 WIB

Sudah Saatnya Menerapkan Zero Waste untuk Perangi Sampah

Begini caranya mblo~