Kamis, 02 April 2020
Ilustrasi (Ilham/era.id)
04 Juli 2019 15:46 WIB

Dagelan yang Tak Lucu dari Nurul Qomar

Pelawak yang kini jadi pesakitan karena kasus pemalsuan
Bagikan :


Jakarta, era.id - Sebenarnya, nama komedian dari grup lawak Empat Sekawan, Nurul Qomar bisa tercatat dalam sejarah --meski bernada negatif. Qomar menjadi seorang rektor meski baru sebatas bergelar sarjana.

Selama 10 bulan, Qomar menjadi pimpinan tertinggi dari Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes. Berbekal surat keterangan lulus (SKL) S2 dan S3 dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Namanya juga kebohongan, sebaik-baiknya ditutupi, toh baunya bakal keluar juga. Universitas Muhadi Setiabudi yang curiga terhadap Qomar langsung meminta konfirmasi ke UNJ.

Jawaban UNJ bikin kaget Universitas Muhadi Setiabudi. Ternyata selama 10 bulan, mereka sudah dibohongi Qomar. Padahal kampus rutin menggaji Qomar Rp7.379.488 per bulan, termasuk berbagai tunjangan yang tidak masuk ke dalam slip gaji. Itu masih urusan materi. Belum soal nama Universitas Muhadi yang tercoreng habis-habisan.

UNJ mengakui kalau Qomar adalah mahasiswa mereka. Tapi mahasiswa yang belum lulus.


Baca Juga : Keluarga Cendana Diduga Terseret Investasi MeMiles

Kasus dugaan pemalsuan dokumen ini pun sudah masuk ke ranah persidangan. Qomar terancam hukuman 6 tahun penjara. Semua dakwaan jaksa, diamini Qomar. Tak ada yang dia bantah. Dia cuma 'bersyukur' karena lolos dari tudingan awal, membuat ijazah palsu.
Bagikan :
Topik :

Reporter : ERA.ID
Editor : Moksa Hutasoit
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Ekonomi
02 April 2020 10:02 WIB

Token Listrik Gratis untuk Pelanggan Prabayar

Token Listrik Gratis untuk Pelanggan Prabayar
Nusantara
02 April 2020 09:24 WIB

Hasil Rapid Test di Jabar Catat 409 Orang Positif Korona

Datanya belum masuk di pemerintah pusat
Internasional
02 April 2020 08:33 WIB

Prancis Negara Keempat dengan Kematian Lampaui 4.000 akibat COVID-19

Untuk rekor satu ini semoga tidak dicontoh negara lain
Nasional
02 April 2020 08:24 WIB

Panjangnya Birokrasi Pembatasan Sosial Berskala Besar

Harus disetujui Menkes dengan segala pertimbangannya