Kamis, 21 November 2019
Ilustrasi (Pixabay)
05 Desember 2018 16:25 WIB

Kado Pemerintah untuk Guru Honorer Perlu Diapresiasi

"Ini salah satu bentuk perhatian kepada guru honorer," kata pendukungnya di Pilpres 2019
Bagikan :
Jakarta, era.id - Pemerintahan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Terbitnya peraturan itu artinya semakin membuka peluang untuk guru honorer menjadi PPPK bagi yang telah melampaui usia maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengapresiasi terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2018 tersebut. Menurutnya, ini merupakan salah satu bentuk perhatian Jokowi terhadap nasib guru honorer.

"Ini salah satu bentuk perhatian Pak Jokowi atas keadaan guru-guru terutama guru honorer yang diantara mereka telah lama bekerja sebagai guru tetapi belum mendapatkan apresiasi dan perhatian dari pemerintah," jelas Karding kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).

"Ada di antara mereka yang sudah bekerja selama 15 tahun bahkan 20 tahun, oleh karena itu keluarnya PP 49 Tahun 2018 ini sebagai bukti dan komitmen dari Pak Jokowi untuk memperhatikan, memberdayakan dan melayani guru kita khususnya honorer," imbuhnya.

Sementara itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga mengatakan, keputusan pemerintahan Jokowi mengeluarkan peraturan tersebut sudah tepat. Sebab, guru honorer digaji sangat rendah.

"Ada berapa problem yang mereka alami, gaji mereka jauh dibawah UMP (Upah Minimum Provinsi). Mereka digaji berdasarkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), keputusan dari sekolah. Guru honorer ini banyak diangkat oleh kepala sekolah, kemudian digaji oleh dana BOS. Jangan heran guru honorer dapat Rp150 ribu per bulan, kecil banget karena kebijakan dari kepala sekolah," ungkap Arya.

Dilansir setkab.go.id, dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2018 dan HUT ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Presiden Jokowi juga bilang, pemerintah secara bertahap dan berkelanjutan bakal merekrut para guru untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

"Pada tahun ini rekrutmen CPNS terbanyak adalah guru yang mencapai 114 ribu guru," kata Jokowi beberapa waktu yang lalu.

Mantan Gubernur DKI telah mendengar sejumlah keluhan para guru terkait profesi mereka. Para guru honorer ini mengeluhkan potongan tunjangan sertifikasi bagi guru untuk menunaikan ibadah seperti haji dan umrah.

"Ini urusan sakit, umrah, dan haji yang dulu dipotong sertifikasinya sekarang tidak kan? Karena kita sudah mengeluarkan peraturan mengenai itu,” ungkap mantan Wali Kota Solo tersebut.

Ibadah haji dan umrah, disebut Jokowi, juga merupakan salah satu kompetensi sosial para guru. Sehingga tak tepat jika para guru yang menunaikan ibadah tersebut mendapatkan pemotongan tunjangan profesi.

"Ini sesuatu yang tidak benar yang telah kita luruskan dengan peraturan yang telah keluar," ujar Jokowi.
Bagikan :
Topik :

Reporter : Wardhany Tsa Tsia
Editor : Bagus Santosa
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Internasional
21 November 2019 21:02 WIB

Puluhan Demonstran Masih Bertahan dalam Kampus di Hong Kong

"Saya tidak punya rencana untuk menyerah. Menyerah adalah bagi orang-orang yang salah"
Nasional
21 November 2019 20:12 WIB

Staf Khusus Milenial Enggak Wajib Ngantor Saban Hari

Hari ini Presiden Jokowi memperkenalkan staf khususnya dari kalangan milenial
Lifestyle
21 November 2019 20:08 WIB

Dilema Cinta dan Hobi dalam Trinity Traveler

Trinity Traveler adalah sekuel dari film The Nekad Traveler yang pernah…
Nasional
21 November 2019 19:45 WIB

PDIP Dapat Penghargaan dari Pemerintah

Sebagai parpol paling informatif
Nasional
21 November 2019 19:23 WIB

Kejanggalan Aset Sitaan First Travel yang Diambil Negara

DPR menilai, seharusnya hasil lelang aset sitaan First Travel diberikan kepadan korban