Rabu, 21 Agustus 2019
Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat di atas Jalan Tol Suramadu usai peresmian penggratisan, di Bangkalan, Jatim, Sabtu (27/10) sore. (Foto: setkab.go.id)
28 Oktober 2018 09:26 WIB

Kata Jokowi, Tarif Suramadu Gratis Tak Ada Unsur Politis

Semua demi kemajuan perekonomian di Madura
Bagikan :


Surabaya, era.id - Presiden RI Joko Widodo membebaskan tarif Jembatan Suramadu. Dia mengatakan, pembebasan tarif ini bukanlah urusan politik, melainkan urusan ekonomi, kesejahteraan, dan keadilan masyarakat.

"Kalau mau urusan politik, ya, entar saya gratiskan pada bulan Maret aja tahun depan. Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik. Ini urusan ekonomi, ini urusan investasi, ini urusan kesejahteraan, ini urusan rasa keadilan," kata Presisen Jokowi dilansir Antara, Minggu (28/10/2018). 

Dia menjelaskan, tahun 2015, jalan tersebut sudah digratiskan untuk sepeda motor, kemudian tahun 2016, tarif kendaraan roda empat dan lebih juga sudah dipotong 50 persen. Meski ada kebijakan ini, perekonomian di Madura belum meningkat dengan signifikan.

"Dampaknya kita lihat di lapangan, kalkulasi kami belum memberikan dampak yang signifikan. Kemudian ada masukan-masukan lagi agar dijadikan non-tol," katanya.


Baca Juga : Memaknai Pantun Ketua DPR

Apalagi, hitungan Jokowi, selama setahun tol ini beroperasi, ternyata tidak memberikan pemasukan yang berarti. "Oleh karena itu, kita putuskan digratiskan dengan harapan ketimpangan kemiskinan yang angka-angkanya kita lihat jauh dengan daerah di Jawa Timur yang lain akan berkurang," katanya.

Padahal, kata dia, Gubernur Jatim sudah bekerja keras untuk Madura. Demikian juga dengan para bupati sudah bekerja keras untuk Madura. "Akan tetapi, dampaknya belum signifikan. Kita ingin sektor turisme, sektor properti, investasi, bisa betul-betul bergerak di Madura. Terbuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya," katanya.

Ia mencontohkan ada investor berniat mengembangkan tebu di daerah Madura. Namun, karena biaya logistik, biaya transportasi mahal, mereka batal melakukan investasi.

Menurut Presiden, negara tidak berhitung untung atau rugi, tetapi negara berhitung yang berkaitan dengan keadilan sosial, yang berkaitan dengan rasa keadilan, kesejahteraan itu yang dihitung.

"Jangan bawa hitung-hitungan selalu untung dan rugi. Negara tidak akan menghitung untung dan rugi, ini semuanya makro, keuntungannya dan benefit-nya ada di masyarakat," tegasnya.

Presiden semula memperkirakan pemasukan dari tol ini mencapai triliunan rupiah. Namun, informasi dari Kementerian PUPR, pemasukan dari jembatan tol itu sekitar Rp120 miliar per tahun dengan biaya pemeliharaan sekitar 7 s.d. 10 persen dari jumlah pemasukan itu. 

Dengan jumlah ini, presiden pun mengeluarkan kebijakan agar jalan ini digratiskan dan biaya pemeliharaannya diserahkan ke APBN. "APBN masih mampulah kalau segitu," katanya.
 
Bagikan :
Topik :

Reporter : Bagus Santosa
Editor : Bagus Santosa
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
megapolitan
21 Agustus 2019 14:50 WIB

VIDEO: Kendalikan Narkoba Dari Balik Jeruji

Narkoba dikirim dari Malaysia melalui perairan Jambi
Nasional
21 Agustus 2019 14:30 WIB

Penambahan Pimpinan MPR Disebut Tak Fungsional

Wacana yang bergulir, pimpinan MPR mau dijadiin 10 orang
Internasional
21 Agustus 2019 14:00 WIB

Remaja 13 Tahun Gantung Diri Karena Patah Hati

Babak baru. Pendalaman motif dilakukan. Keluarga beri keterangan resmi di pengadilan
megapolitan
21 Agustus 2019 13:59 WIB

Organda Tak Mau Taksi Online Dianakemaskan dalam Ganjil Genap

mbok ya peraturannya dibuat sama jangan beda-beda~
Nasional
21 Agustus 2019 12:38 WIB

Aksi Massa di Timika, Gedung DPRD Dilempari Batu

Mereka kesal karena pejabat terkait tak kunjung datang menemui mereka